Beni

Sepeda Motor Injeksi Irit Harga Terbaik Cuma Honda

2012-02-18T23:54:00.000-08:00

Beni Mendukung jalannya kontes SEO Sepeda Motor Injeksi Irit Harga Terbaik Cuma Honda yang diselenggarakan oleh hondapgm-fiseocompetition.com. Kontes SEO tersebut lumayan besar dan kontes seo tersebut terbuka untuk umum atau siapa saja boleh ikut asal punya blog atau website milik pribadi. Bagi para blogger yang berminat untuk mengikuti kontes SEO tersebut, berikut peraturan kontes seonya yang saya ambil dari websitenya honda:
Peraturan “Honda PGM-FI SEO Competition 2012” :

Tanggal dimulainya Honda PGM-FI SEO Competition 2012 adalah 1 Februari 2012 (Jam 12:00 wib).
Tanggal berakhirnya Honda PGM-FI SEO Competition 2012 adalah 31 Mei 2012 (Jam 12:00 wib).
Pengumuman pemenang dilakukan tanggal 7 Juni 2012.
Tidak diperbolehkan adanya unsur pornografi, diskriminasi, atau tindakan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan SEO Game.
Target Keyword: “Sepeda Motor Injeksi Irit Harga Terbaik Cuma Honda” dan membuat anchor link ke http://www.welovehonda.com
Menambahkan Logo Honda PGM-FI SEO Competition 2012 atau kunjungi http://hondapgm-fiseocompetition.com/peraturan#add-logo.
SEO Contest ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai content relevansinya.
Relevansi content sangat diperhatikan disini, buatlah content berbahasa indonesia yang sesuai target kata kunci dan enak dibaca.
Peserta harus berdomisili di wilayah Indonesia.
Hanya peserta yang terdaftar yang dapat bersaing dan memenangkan hadiah yang disediakan panitia.
Pendaftaran tidak dipungut biaya dan terbuka untuk siapa saja tanpa batasan umur.
Pendaftar / calon peserta wajib mengisi field kode pos di form pendaftaran.
Setiap entry halaman peserta harus memiliki back link ke http://www.welovehonda.com
Satu orang hanya dapat memperoleh satu hadiah. Peserta boleh mendaftar beberapa domain, dengan syarat nama, email, dan alamat harus sama. Nama berbeda tapi orangnya sama akan di diskualifikasi.
Mengisi informasi alamat tinggal serta email yang valid. Bagi yang mendaftarkan diri tanpa mengisi alamat dengan jelas dan lengkap atau menggunakan email yang tidak bisa dihubungi (valid), kami meminta untuk mendaftarkan diri kembali karena pendaftaran yang tidak lengkap akan kami hapus.
Anda diperbolehkan menggunakan domain yang telah ada, namun halaman/URL entry yang disubmit harus benar-benar baru dengan tanpa back link dan versi cache sebelumnya.
Tidak menggunakan domain dan subdomain dengan target keyword yang di lombakan (tidak menjadikan 6 – 8 frase keyword yang dilombakan sebagai domain atau subdomain).
Peraturan dapat ditambah atau diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan feedback yang diterima dari peserta.
Target pemenangan SEO Competition berupa scoring di Google (IP 74.125.71.147) dan Yahoo. Selain itu juga ada penjurian posting favorit. Penilaian kualitas artikel merupakan hak prerogatif juri.
Dilarang copy paste artikel

Perlu di ingat:

Perlu diingat bahwa saat Anda register untuk Honda PGM-FI SEO Competition 2012, Anda harus memastikan bahwa entry URL yang Anda masukkan mengacu kepada halaman sebenarnya yang Anda submit untuk kontes.
Pada saat register, apabila terdapat kotak isian yang kosong atau URL entry tidak mengacu kepada spesifikasi yang seharusnya, maka entry akan dihapus.
Hanya teknik-teknik SEO yang etis saja yang dapat digunakan dalam kontes ini, dan para juri berhak untuk meninjau kembali teknik-teknik yang digunakan oleh para pemenang, untuk memastikannya.
500 peserta pertama yang memenuhi kualifikasi mendapatkan hadiah langsung.

Penilaian Pemenang :

(a) Hadiah Top Rank

Pada tanggal 31 Mei 2012 (Jam 12.00 wib), kami akan melakukan pencarian untuk “kata kunci” Google (IP 74.125.71.147) dan Yahoo dan menggabungkan nilai dan kemudian menentukan pemenang. Skor tersebut dihitung dengan memberikan poin ke posisi 1 – 10 pada setiap mesin pencari. Anda akan menerima 10 poin untuk peringkat 1, dan 1 poin untuk peringkat 10.

Sebagai contoh:
Situs web Anda: www.domainanda.com atau subdomain ? (Tidak menggunakan domain dan subdomain dengan target keyword yang di lombakan).

Peringkat di Google: 7 = 4 poin
Rank di Yahoo: 2 = 9 poin
Nilai kualitas artikel = 7 poin
Total poin untuk www.domainanda.com = 20 poin

Kriteria Penilaian Artikel bisa anda kunjungi: http://hondapgm-fiseocompetition.com/kriteria-penilain-artikel. Jika 2 kontestan berakhir dengan Total poin sama maka peserta dengan peringkat tertinggi di Google akan mengambil posisi yang lebih tinggi.

(b) Hadiah Posting Favorit

Selain sistem nilai ini, kualitas kontent atau artikel juga diperhitungkan, dan ini merupakan hak prerogatif juri.

Selain sistem nilai di atas,akan diberikan pula penghargaan untuk posting favorit. Penilaian berdasar dari kualitas posting dan komentar yang timbul dari pembaca atas posting yang ditulis maupun share yang dilakukan pembaca posting tersebut.

(c) Pajak Hadiah Ditanggung Pemenang

Note: sumber penulisan artikel dapat di adopsi di www.welovehonda.com (tidak dianjurkan untuk melakukan copy paste).

Demikian sekilas informasi kontes SEO Sepeda Motor Injeksi Irit Harga Terbaik Cuma Honda dari Beni, bagi yang berminat silahkan mendaftarkan artikel kontes seo anda mumpung masih dibuka pendaftarannya, pendaftarannya gratis.

Komitmen Pemerintah Kabupaten

2011-12-22T18:59:00.000-08:00

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo memberantas peredaran narkoba dinilai sangat lemah. Itu antaralain dilihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012.

Pada APBD 2012, anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba ini hanya Rp73 juta. Jumlah yang sama juga dialokasikan di APBD 2011. Lembaga Advokasi dan Penguatan Masyarakat Sipil (LAPMaS) menilai, anggaran tersebut sangat jauh dari harapan mengingat sudah dua tahun berturut-turut Wajo meraih predikat kedua terbesar kasus peredaran narkoba di Sulsel.

Wajo hanya kalah dari Kota Makassar. Direktur Divisi Advokasi LAPMaS Sudirman mengatakan, pemerintah seharusnya punya program yang terukur dalam pemberantasan narkoba. “Jangan hanya sosialisasi formal yang dilaksanakan setiap tahun,”ujarnya. Dia juga mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak responsif.

Menurutnya, persoalan narkoba itu harus menjadi perhatian bersama karena kasusnya tidak berdiri sendiri. Narkoba merupakan faktor utama penyebab penyebaran HIV/AIDS. Di Sulsel, Wajo menempati urutan ketiga jumlah penderita AIDS setelah Kota Makassar dan Bulukumba. Hingga Juli 2011, jumlah penderita AIDS di Wajo sebanyak 163 orang.“Kalau pemerintah alpa, seharusnya DPRD yang responsif,”katanya.

Ketua Badan Narkoba Kabupaten (BNK) Wajo Amran Mahmud mengakui minimnya anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba tersebut. “Dibandingkan Kabupaten Kutai Barat,Kalimantan Timur, kami beda jauh. Mereka berani menganggarkan Rp600 juta, di Wajo hanya Rp73 juta,”ujar dia.

Tambahan Anggaran Rp 141 Miliar

2011-12-22T18:58:00.000-08:00

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone mempertanyakan tambahan anggaran Rp 141 miliar di RAPBD 2012. Fraksi-fraksi mencurigai tambahan anggaran tersebut karena sebelumnya tidak pernah dikonsultasikan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.Anggaran tersebut tibatiba saja muncul saat eksekutif menyerahkan rancangan APBD ke DPRD. Ketua Fraksi Persatuan Keadilan Hati Nurani Rakyat (PKHNR) Achmad Sugianto mengatakan, anggaran itu patut dicurigai karena muncul tiba-tiba.

“Ini tiba-tiba saja diajukan untuk dibahas di RAPBD sehingga kami pertanyakan alokasinya untuk apa,” ujar dia saat berlangsung rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksifraksi terhadap RAPBD 2012, Rabu (21/12) malam. Anggota Fraksi PKHNR Andi Mappamadeng Dewang malah mencurigai anggaran itu akan dipakai untuk kegiatan politik.

Bone diketahui akan menggelar pilkada pada Januari 2013. Jika pemerintah ingin memanfaatkan dana APBD untuk kegiatan politik, momentum yang tepat adalah mengalokasikannya di APBD 2012. “Kami patut mempertanyakan itu, sebab jangan sampai justru akan dipakai untuk kegiatan politik,”katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan Alfian TAnugrah mengatakan, tambahan anggaran itu juga secara teknis menyimpang dari aturan. Dia mencontohkan Program Prisma dengan anggaran Rp 5 miliar.“ Ini program baru yang diajukan Pemkab yang akan dialokasikan untuk 27 kecamatan. Kami akan tolak dalam pendapat akhir fraksi nanti,” katanya.

Hanya dua fraksi yang menyatakan menerima RAPBD tersebut untuk dibahas, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Sebagai tindak lanjut atas penolakan fraksi tersebut, tim anggaran eksekutif melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Bone Ambo Dalle,kemarin. Tim eksekutif diwakili Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Irwansyah dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Andi Surya Darma.

Dalam pertemuan itu, tim anggaran pemerintah menjelaskan bahwa dana Rp141 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah SKPD, antara lain Dinas Pendidikan yang memperoleh Rp78 miliar, Kantor Kesbangpol Rp2 miliar,Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Rp2,3 miliar untuk persiapan pengadaan e- KTP.

Kepala Bappeda Irwansyah yang dikonfirmasi terkait munculnya dana siluman tersebut, enggan menjawab secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa Bupati Bone A Idris Galigo sudah menyampaikan jawaban pada rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi yang dilakukan kemarin.

Pada jawaban yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Bone Achmad Amien, Bupati Bone mengatakan, menghargai sikap kritis fraksi-fraksi yang menolak anggaran tambahan Rp141 miliar tersebut. Rencananya, DPRD akan melanjutkan pembahasan RAPBD 2012 ini di tingkat komisi.

Tiga polisi lalu lintas

2011-09-22T21:05:00.000-07:00

Tiga polisi lalu lintas melaporkan penganiayaan yang dilakukan atasanya saat sedang bertugas di Jalan Jenderal Sudirman kemarin. Ketiga Polantas tersebut yakni Aiptu Mappakaya, Aipda M Rizal, serta Brigpol Sudirman. Atasan yang dilaporkan menganiaya, yakni Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Hidayat. Penganiayaan yang terjadi di persimpangan depan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, tersebut terjadi Rabu (22/9).

Ketiga polisi yang bertugas di Polsekta Ujungpandang ini mengaku tidak melakukan perlawanan saat dianiaya. Mereka melapor karena tidak menerima diperlakukan tidak etis di depan masyarakat umum. Kasus dugaan penganiayaan ini kini ditangani Polrestabes Makassar. Sudirman, salah satu korban mengaku tidak mengetahui alasan penganiayaan yang dilakukan atasannya itu.

Dia menceritakan, saat itu, Hidayat datang ke pos polantas,tempat dia dan dua anggota lainnya bertugas.“Pada saat itu banyak masyarakat umum yang melintas. Saya juga tidak tahu apa masalahnya tiba-tiba dipukul. Beliau tidak menjelaskan apaapa, langsung memukul. Pet saya terlempar sampai dua meter. Pak Rizal juga dipukul dan Pak Mappakaya ditendang,” jelas Sudirman, kemarin.

Dia mengungkapkan, perwira dengan pangkat dua melati itu datang dan meminta agar anggota mengatur arus lalu lintas. Namun,saat hendak berdiri melaksanakan perintah tersebut, anggota berpakaian dinas kepolisian ini malah dipukul. Peristiwa ini mengundang perhatian pengguna jalan dan sempat memperlambat arus lalu lintas di jalan tersebut.

Sudirman berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi, apalagi peristiwa ini terjadi di depan umum.“Jangan memukul di depan umum,ini soal wibawa Polri. Jangan lagi terulang, jangan sampai saat saya bertugas, tiba-tiba menempeleng di jalan,”kata Mappakaya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Polisi Resort Kota Besar Makassar, AKBP Muh Hidayat tidak menyesali perbuatannya dan mengakui sengaja menendang anggotanya. Namun, dia membantah perlakuan terhadap anggotanya tersebut bentuk penganiayaan. ”Saya tidak melakukan penganiayaan. Saya tendang,tapi itu juga di bagian bawah saja,”ujar mantan Kasat PJR Polda Sulselbar ini kepada media, kemarin.

Dia mengaku melakukan itu karena kesal dengan anggota Polantas yang bertugas di pos di daerah itu yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga. Dia mengatakan, selaku atasan dia sudah memperingati,namun praktik pungli yang dilakukan anggotanya masih terus terjadi.

“Sudah tiga minggu lalu dibuat surat penarikan tilang yang di polsek karena banyak yang ditindak disetop, tapi kok tilangnya gak pernah disetor ke Polres. Itu saya tidak akan pernah mundur tertibkan anggota saya yang masih menyakiti masyarakat,” kata Hidayat.

Kepala Seksi Unit Pelayanan, Pengaduan,dan Penegakan Disiplin (P3D) Polrestabes Makassar, AKP Djoko MW mengatakan belum menerima laporan terkait peganiayaan tersebut. Kasus ini, kata dia, dilaporkan oleh ketiga anggota tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan ditangani oleh Reskrim.

Dia masih menunggu instruksi dari Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Erwin Triwanto mengenai kasus yang melibatkan perwira tersebut. Demikian catatan online Beni yang berjudul Tiga polisi lalu lintas.

Eksplorasi tambang marmer

2011-09-10T12:22:00.000-07:00

Ping dari Beni untuk keyword Jasa Export Import dalam topik Eksplorasi tambang marmer. Eksplorasi tambang marmer di Gunung Bulu Burakka, Kabupaten Maros, dikhawatirkan mengancam keberadaan situs purbakala dan kelestarian lingkungan. Pemerhati karst dan situs cagar alam dari Tapak Riba Nusantara, Muhammad Ikwan, menuturkan, dari hasil kajiannya, kondisi Gunung Bulu Barakka mulai memprihatinkan. Apalagi, jika aktivitas perusahaan tambang di sekitarnya terus dilanjutkan, bisa mengancam keberadaan situs purbakala berupa gambar gua dan artefak di sana. Selain itu, areal tersebut masuk deretan pegunungan karst Maros Pangkep yang memenuhi syarat menjadi kawasan karst kelas satu.

Jika aktivitas penambang tetap dilanjutkan, dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem yang ada dan mencemari Sungai Rammang-rammang yang memasok kebutuhan air bersih warga sekitar. Ikwal mengatakan, di sekitar lokasi areal pertambangan itu pun terdapat ratusan hektare areal pertanian dan tambak milik warga.“Otomatis limbah tambang dapat mencemari areal itu. Jadi, lambat laun dapat mengancam hasil produksi pertanian dan tambang menjadi menurun,”ucapnya.

Kondisi ini membuat DPRD Maros berencana mengevaluasi keberadaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di lokasi itu. Komisi II Bidang Anggaran dan Pembangunan DPRD Maros bakal memanggil sejumlah instansi terkait pada Senin. Salah satu hal yang dibahas terkait pemberian surat izin pertambangan daerah (SIPD) eksploitasi kepada PT Grasada Multinasional pada 2007. Apalagi,lokasi penambangan berada di kawasan objek wisata dan situs cagar budaya di Desa Rammang-rammang.

Tiga tahun kemudian diadakan penyesuaian SIPD menjadi izin usaha pertambangan (IUP) pada Agustus 2010, untuk areal tambangnya seluas 33 hektare di Dusun Rammang-rammang, Desa Salenrang,Kecamatan Bontoa. Ketua Komisi II DPRD Maros HA Husain Rasul dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Maros Akbar Endra mengatakan, Dewan akan mengambil langkah tegas. “Kami akan mengundang instansi terkait untuk mengevaluasi izin tambang yang dimiliki PT Grasada Multinasional,” paparnya.

Sekadar diketahui, SIPD Eksploitasi PT Grasada Multinasional yang dikantongi berdasarkan keputusan Bupati Maros No 16 /KPTS/ 340. 11/ 1/ 2007. Izin ini ditandatangani Bupati Maros Andi Nadjamuddin Aminullah. Kemudian sampai pada 2 Agustus. 2010,SIPD disesuaikan kembali menjadi IUP yang ditandatangani atas nama Bupati Maros. Kepala Kantor Pelayanan Izin Satu Atap (Sintap) Andi Davied Syamsuddin mengatakan, meski perusahaan sudah mengantongi izin,belum dapat melakukan kegiatan penambangan.

“ Bukan saya yang menerbitkan izinnya karena sudah ada sejak 2007 dan kontraknya berakhir 2017,”katanya. Dari Takalar, DPRD setempat juga berencana mengevaluasi aktivitas penambangan galian C di Desa Toata dan Desa Lassang di Kecamatan Polong Bangkeng Utara (Polut).Dewan berencana memanggil Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, dan Kantor Lingkungan Hidup. Ketua Komisi I DPRD Takalar M Fajar Nawang mengatakan, kawasan tambang di dua desa itu merupakan tanah milik perorangan.

Anehnya,diberikan izin oleh dinas terkait sehingga leluasa melakukan aktivitas tambang galian C.Aktivitas penambangan itu menimbulkan cekungan dekat permukiman warga sedalam empat hingga enam meter.“Sebelum ditertibkan, Dewan akan memanggil pemilik tambang,”ujarnya. Demikian catatan online Beni yang berjudul Eksplorasi tambang marmer.

PD Terminal Makassar Raya

2011-05-29T21:05:00.000-07:00

PD Terminal Makassar Raya memberlakukan larangan bagi kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat untuk masuk ke area pemberangkatan Terminal Regional Daya (TRD), terhitung, Senin (30/5) hari ini.

Selama ini, kendaraan baik pengantar barang maupun penumpang, ditoleransi untuk masuk kawasan pemberangkatan dengan membayar ke petugas pintu masuk sebesar Rp4.000. Pungutan ini masuk kategori liar karena tidak memiliki dasar hukum atau aturan baik dari PD Terminal maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Direktur Utama PD Terminal, Abidin Wahid yang dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut.Menurutnya, meskipun ada pelarangan, sejumlah calon penumpang ataupun pemilik barang bersikeras untuk masuk ke area pemberangkatan dengan menyetor Rp4.000 ke petugas. Karena itu, pihaknya akan memberlakukan larangan untuk menghapuskan pungutan liar tersebut. “Selama ini memang kita larang,tapi terkadang ada yang tetap ingin masuk mengantar barang, atau calon penumpang. Ini yang biasa dibayar Rp4.000. Tetapi mulai besok (hari ini),tidak ada lagi toleransi. Saya sudah terbitkan surat edaran, karena tidak ada aturannya,” tandasnya,kemarin.

Menurutnya, selain mobil angkutan daerah, maupun antar provinsi, kendaraan lain tidak diperkenankan masuk ke area pemberangkatan.Namun, pihaknya tetap menyiapkan tempat representatif di luar area terminal untuk lahan parkir atau bongkar muat barang. Selain menghentikan pungli, PD Terminal juga akan melakukan penertiban terminal liar dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan semua komponen terkait.Seperti pemerintah kecamatan, Polsekta, Koramil, Satuan Lalu Lintas Polda,Dinas Perhubungan, dan Linud Angkatan Udara. ”Kita telah melakukan pertemuan semua unsur tripika dan pembentukan tim.Tim gabungan inilah yang akan melakukan penertiban terminal liar.

Termasuk memberantas pungutan-pungutan liar yang kerap dikeluhkan,” tambah Abidin. Terkait penertiban terminal liar, dia mengaku bila saat ini masih tahap sosialisasi kepada semua sopir Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), termasuk kendaraan panther dan sejenisnya, serta kendaraan plat hitam yang beroperasi layaknya angkutan umum. “Pelaksanaan penertiban akan dilakukan mulai tanggal 1 Juni.Tim ini akan berkerja secara efektif.Penertiban dilakukan mulai dari JalanPerintis Kemerdekaan hingga batas kota.Termasuk di dalam terminal sendiri,”papar dia. Abidin menguraikan, tim terpada yang dibentuknya itu, bertugas mengarahkan semua kendaraan umum, AKAP dan AKDP untuk masuk ke terminal.

Sementara kendaraan plat hitam yang beroperasi akan ditindaki, oleh aparat satuan lalu lintas.Dia berharap,dengan penertiban ini,kendaraan umum bisa masuk ke terminal lagi, tanpa harus menunggu penumpang di terminal liar,yang beberapa tahun terakhir terkesan dibiarkan oleh aparat terkait. Kepala Bagian Produksi PD Terminal, Muchtar, menambahkan, dengan adanya kegiatan tim terpadu, diyakini bisa memperbaiki pendapatan PD Terminal, yang selama ini berkurang, akibat banyaknya terminal liar. “Jadi nanti, kendaraan AKAP maupun AKADP, panther dan sejenisnya,semua wajib masuk ke terminal.

Bila di gerbang perbatasan tidak memiliki karcis tanda keluar dari terminal, maka tim akan meminta sopir bersangkutan untuk masuk ke terminal,”papar Muchtar. Sekadar diketahui, PD Terminal mengelola 22 jenis item pendapatan, baik yang ada dalam terminal, maupun di luar terminal.Diantaranya,retribusi, peron, jasa MCK, jasa tarif masuk mobil, parkir kendaraan motor dan mobil pribadi. Demikian catatan online Beni yang berjudul PD Terminal Makassar Raya.

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

2011-05-29T21:03:00.000-07:00

Para peserta ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diingatkan agar tidak melakukan kecurangan dan kesalahan selama mengikuti ujian tertulis. Sebab lembar jawaban SNMPTN akan diperiksa Anticrime device (ACD) di mana alat tersebut akan langsung menggaris merah peserta yang diketahui melakukan kecurangan atau kesalahan. “Jika mereka melakukan kecurangan, maka hasil pekerjaan pada lembaran jawaban ujian (LJU) akan digaris merah alias tidak lulus,”kata Pembantu Rektor I Universitas Hasanuddin (Unhas) Dadang Achmad Suryamihardja di Makassar kemarin.

Untuk diketahui, ujian SNMPTN tahun ini dilaksanakan oleh panitia lokal 80 Universitas Negeri Makassar (Panlok UNM) dan Panlok 82 Unhas. Pelamar Unhas tahun ini mencapai 21.645 orang atau naik sekitar 800 pelamar dibandingkan 2010 lalu. Sementara pelamar di UNM mencapai 13.153 orang. Panitia mengingatkan,LJU yang digaris merah adalah jika beberapa peserta memiliki sedikitnya 10 jawaban yang salah atau 6 jumlah jawaban salah dengan pola yang sama.

Sesuai ketentuan Panitia Pusat SNMPTN,LJU hanya boleh diisi dengan pensil 2B saja, kecuali kalau pernyataan dan tanda tangan.Pengisian dengan alat tulis lain akan berakibat isian tersebut tidak terbaca oleh komputer. Selain itu, LJU tidak boleh kotor,robek,terlipat,atau basah. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, hapuslah bagian yang salah dengan karet penghapus dengan baik, bersih, lalu isi kembali dengan data yang benar.Pada waktu menghitamkan satu bulatan,harus sehitam mungkin,tetapi jangan sampai merusak kertas atau LJU.Seluruh bulatan harus dihitamkan sampai penuh dan jangan sampai keluar dari bulatan.

“Jika dalam satu kolom yang sama ada dua atau lebih bulatan yang dihitamkan, isian tersebut salah,” kata Dadang. Ketua Panlok 80 UNM Asnawi juga mengingatkan agar semua peserta tidak melakukan kecurangan.Peserta yag ketahuan bekerja sama tidak akan ditolerir bahkan langsung dinyatakan gugur. Pihaknya juga menjelaskan pelaksanaan ujian Panlok 80 bekerjasama dengan UIN persiapan ujian tidak menuai kendala. Bahkan pihaknya berharap ujian berjalan lancar dengan diawasi sedikitnya 1.238 pengawas dan 577 ruangan.

Pengawasan Ketat

Ketua Pelaksana SNMPTN 2011 Herry Suhardiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan SNMPTN yang digelar secara serentak besok. Kini, soal dan lembar jawaban umum (LJU) sudah didistribusikan ke masing-masing panitia lokal. Selain itu, setiap ujian tidak boleh melebihi kapasitas 20 peserta agar mudah diawasi. Herry mengatakan,sama seperti Ujian Nasional (UN), setiap ruang ujian akan menerima set paket soal yang terdiri dari beberapa kode soal berbeda. “Kami akan antisipasi setiap tindak kecurangan,” jelas Herry di Jakarta kemarin.

Pihaknya juga sudah mengantisipasi adanya perjokian dalam penyelenggaraan SNMPTN. Beberapa modus yang sudah tercium ialah menggunakan telepon seluler untuk memberikan jawaban.Akan tetapi,dengan keterlibatan semua pihak terutama pihak kepolisian dalam pengawalan soal,maka kecurangan dapat diatasi. Herry meminta agar semua peserta SNMPTN untuk tidak tergiur dengan penawaran apapun dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan mampu untuk meluluskan. Pihaknya sudah mencium beberapa pihak yang melakukan briefing kepada peserta dan diarahkan untuk melakukan tes di lokasi tertentu.

Karena itu, pihaknya meminta semua pihak waspada. Terpisah, Bendahara SNMPTN Rachmat Wahab mengatakan, pihaknya akan mengusahakan semua peserta tidak dirugikan semasa SNMPTN ini. Sehingga bagi siswa yang sakit akan didatangi langsung oleh petugas jika tidak dapat bangun dari tempat tidur.Atau bisa saja kepada yang sakit dapat dibawa dengan ambulans ke lokasi ujian terdekat. “Kalau sakit lapor sehari sebelumnya,”terangnya.

Rektor UNY ini menuturkan, panitia juga akan memberikan perhatian khusus kepada peserta tuna netra, low vision, dan tremor.Rachmat juga mengungkapkan, panitia SNMPTN tahun ini menerima Rp81 miliar khusus dari pendaftaran saja. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp71 miliar. Demikian catatan online Beni yang berjudul Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Detasemen Antiteror dan Brimob Polda Sulawesi Tengah

2011-05-29T21:00:00.000-07:00

Petugas gabungan dari Detasemen Antiteror dan Brimob Polda Sulawesi Tengah menggeledah sebuah rumah milik pelaku penembakan di Poso, kemarin. Rumah itu adalah milik Hariyanto, 27, yang berlokasi di Kelurahan Moengko Baru,Kecamatan Poso. Setelah menggeledah seisi rumah,polisi yang sebagian besar bersenjata laras panjang kemudian menggeledah sejumlah bangunan yang terletak di sekitar rumah Hariyanto. Di sekitar rumah Hariyanto itu, polisi mendapati sejumlah amunisi, mesiu, bubuk belerang, dan sejumlah pipa besi. Polisi pun langsung membawa barang-barang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno mengatakan, penggeledahan itu dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua pelaku penembakan didepan Kantor Bank Central Asia (BCA) Palu yang telah ditangkap yakni Hariyanto dan Furqon.Mengenai penggeledahan rumah tersangka lainnya yang berdomisili di Kabupaten Poso, dia belum bisa memberikan informasi. Sebelumnya, pada Sabtu (28/5), polisi juga menggeledah rumah di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Rumah itu milik Fauzan, terduga teroris yang saat ini menjadi buron.

Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan sejumlah suku cadang sepeda motor dan peralatan bengkel. Polisi kemudian membawa peralatan itu untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden penembakan di depan BCA Palu itu menewaskan dua polisi asal Makassar, Bripda Januar Yudhistira dan Bripda Andi Ibrar. Insiden itu melukai juga seorang anggota Polri lainnya, Dedy Anwar. Hingga saat ini,Dedy masih mendapatkan perawatan medis.

Dua dari empat pelaku penembakan itu sudah ditangkap polisi,yakni Hariyanto dan Furqon. Keduanya ditangkap beberapa jam setelah insiden penembakan tersebut. Dari tangan pelaku,polisi menyita tiga senjata api dan sebuah sepeda motor. Hingga saat ini, polisi masih memburu dua pelaku yang bersembunyi ke hutan di Kabupaten Poso.

Kelompok Radikal

Pelaku penembakan tiga anggota polisi di Palu Sulawesi Tengah diduga tergabung dalam kelompok radikal yang pernah terlibat kerusuhan Poso beberapa tahun lalu. Kapolda Sulteng Brigjen Pol Made Parsana mengungkapkan, polisi sudah menyita senjata yang ditemukan di tempat tinggal para tersangka yang salah satunya di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada Sabtu (28/5).

Penemuan rumah tinggal pelaku ini adalah hasil pengembangan dari keterangan dua orang tersangka F, 23, dan H, 27, yang tertangkap pada Rabu (25/5). “Rumah-rumah itu terkait dengan kegiatan mereka dan di sana ditemukan senjata-senjata yang diduga milik mereka. Kita masih kembangkan dan telusuri apa yang kita temukan,” tegas Parsana kepada SINDO,kemarin. Sayangnya, Parsana enggan menyebut detil senjata yang ditemukan dari rumah orang tua tersangka F. Namun yang pasti,senjata itu ilegal dan jumlahnya lebih dari satu unit.

Selain itu, dia juga tidak menyebutkan dari mana F yang bekerja sebagai buruh mendapatkan senjata. “Yang pasti dari kelompoknya mereka mendapatkan senjata, mereka kan kelompok radikal dan sudah pasti mereka masuk dalam kategori terorisme,” tegas Parsana. Parsana mengaku,polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Sebelumnya, Parsana menyebutkan dua orang pelaku sempat aktif di kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Organisasi yang dikenal sebagai kelompok radikal itu selalu dikaitkan dengan aksi bom Bali I dan II yang menewaskan ratusan orang.

“Nanti jika semuanya sudah lengkap, kami akan beberkan semuanya. Sekarang masih dalam penyidikan dan pengembangan. Selain itu, kami juga masih mengejar tersangka pelaku yang lain,”jelasnya. Dua orang tersangka lain dalam insiden ini masih dalam pengejaran. Menurut Parsana, pergeseran dua orang ini dari satu tempat ke tempat lain sangat cepat.Namun,dia meyakini, polisi dapat mendeteksi keberadaan mereka. “Kami tidak bisa sebutkan pergeseran mereka, tapi memang pergeserannya sangat cepat, saat ini mereka juga sudah bergeser,”paparnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi mencari keberadaan dua DPO kasus ini hingga ke hutanhutan dan perkampungan di Kabupaten Poso. Pelaku penembakan kedua polisi ini terdiri dari empat orang. Dua orang tertangkap saat razia menuju ke arah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sedangkan dua orang lainnya berhasil lolos menuju arah Kabupaten Poso. Mereka sempat meninggalkan sepeda motornya di tepi sungai di jalan raya menuju Poso.

Mereka, jelas Parsana, memiliki motif ingin memiliki senjata untuk melakukan kegiatan teror yang sudah direncanakan. Diduga, target aksi mereka adalah polisi. Karena itu, mereka mengumpulkan senjata yang salah satu target rampasan adalah petugas kepolisian. Demikian catatan online Beni yang berjudul Detasemen Antiteror dan Brimob Polda Sulawesi Tengah.

pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi

2011-05-29T20:56:00.000-07:00

PT PLN (Persero) Unit Induk Pem-bangunan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, mulai menggarap pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) hingga 2014 nanti. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi,Maluku, dan Papua Setiyadi Dewantono mengatakan, dua proyek tersebut adalah pembangunan jaringan SUTT 150 kV. Bentangannya dari Kabupaten Sengkang-Siwa-Palopo. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangun jaringan SUTT 150 kV. Dari Kecamatan Wotu di Kabupaten Luwu Timur-Lasusua- Kolaka-Unaaha-Kendari. “Khusus untuk proyek pertama, anggarannya dari APBN sebanyak RpRp1,7 triliun. Mulai dari tahun 2011 sampai 2014 nanti dengan total anggaran Rp6,4 triliun dengan sistem multi years,”katanya.

Dia mengatakan, proyek tersebut adalah bagian dari interkoneksi jaringan listrik Sulawesi. Kemudian, dilanjutkan dengan jalur SUTT 150 kV mulai dari Kendari ke Raha Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). “Rencana realisasi pembangunan jalur tersebut akan dipercepat, jika anggarannya telah disetujui,” paparnya. Namun untuk proyek itu menggunakan dana internal yang berasal dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN). Estimasi kebutuhan anggarannya sebesar Rp3,5 triliun.“Rencananya realisasi pembangunan jalur ini akan kami percepat, jika dana dari APLN yang dibutuhkan juga bisa secepatnya cair,”jelasnya.

Selain membangun tiga jaringan SUTT, PLN berencana membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berkekuatan 275 kV dengan jalur Kecamatan Wotu- Asera-Unaaha-Antam. “Tapi ini baru wacana. Kalau sudah dirapatkan,dan disetujui baru akan kita tentukan kapan pembangunannya dimulai dan kapan bisa selesai, termasuk rencana anggaran yang dibutuhkan,” katanya. Jalur ini dibangun untuk mengadakan interkoneksi jaringan listrik di seluruh Sulawesi. Karena bila jaringan-jaringan itu sudah terhubung kata dia,maka akan mempermudah untuk membangun sebuah pembangkit listrik,dimana pun di wilayah Sulawesi.

“Tapi masalah terbesar dari proyek ini adalah lahan,”ujarnya. Menurutnya, proyek-proyek tersebut banyak melewati hutan lindung. Pihaknya berharap, Kementerian Kehutanan bisa mempercepat izin. “Agar semua proses pembangunan interkoneksi bisa kita selesaikan juga dengan cepat,” paparnya. Hingga saat ini, interkoneksi jaringan di wilayah Sulawesi sudah mencapai 70%. Tinggal interkoneksi jaringan antara Gorontalo dan Palu dengan jarak kurang lebih 400 Km.“Untuk Sulsel dan Sulbar sendiri saat ini sudah terinterkoneksi secara penuh, dimana proyek interkoneksi ini sudah dimulai sejak 1985 lalu,dan dilakukan secara bertahap,”tandasnya.

Dia mengatakan,untuk proyek pembangunan SUTT dan SUTET yang akan dibangun ini, kemungkinan besar baru bisa terinterkoneksi secara penuh pada 2018 mendatang. “Kami prediksi, tahun 2018 interkoneksi Sulawesi sudah terealisasi. Demikian catatan online Beni yang berjudul pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi.

Indeks Harga Saham Gabungan masih bergerak di zona hijau

2011-04-17T22:05:00.000-07:00

Indeks Harga Saham Gabungan masih bergerak di zona hijau pada pagi ini. Hingga pukul 10.17, indeks menguat tipis 0,09 persen ke level 3.734,023.

Penguatan bursa ditopang reli enam sektor, yang dipimpin sektor infrastruktur dengan kenaikan 0,54 persen. Sementara empat sektor lain masih tertekan dan koreksi terbesar terjadi pada sektor perkebunan yang turun 0,40 persen.

Sejumlah 71 saham berhasil melaju, sementara 66 saham masih tertekan. Dan 94 saham lainnya masih belum bergerak.

Saham yang berhasil menempati posisi top gainers di antaranya Alumindo Light Metal Tbk (ALMI) yang naik 7,89 persen ke Rp 820. Diikuti Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) yang melaju 5,45 persen ke Rp 116 dan Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) yang menguat 4,95 persen ke Rp 2.650.

Posisi top losers diisi antara lain Centris Multi Persada Tbk (CMPP) yang anjlok 21,31 persen ke Rp 240. Lalu Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang jatuh 4,88 persen ke Rp 780 dan Samudera Indonesia Tbk (SMDR) yang turun 4,09 persen ke Rp 4.100. Demikian catatan online Beni tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan

2011-02-12T09:49:00.000-08:00

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Sarimuda menegaskan segera mengefektifkan razia terhadap angkutan batubara yang beroperasi melebihi tonase yang ditentukan.

“Kami siap intensifkan razia hingga delapan kali perbulannya, sehingga bila ditemukan pelaku berulang kali melangar aturan,disanksi tegas baik truk yang dikandangkan hingga pencabutan izin operasional bagi yang perusahaan bersangkutan,”ujarnya saat menghadiri Rapat pansus IV DPRD Sumsel membahas raperda Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di DPRD Sumsel, kemarin. Dalam kesempatan itu,dia menyatakan, jika masih didapati angkutan batubara melanggar ketentuan Pergub 1 Februari Tahun 2011 yang melarang truk menangkut melebihi tonase lebih dari 8- 10 ton pada pukul 07.00 -10 WIB dan pukul 12.00-15.00 WIB, bakal disanksi.

Sarimuda melanjutkan, angkutan yang biasanya bebas melintas, nanti jika melanggar akan diminta mengembalikan batubara hingga mobil dikandangkan.Tahapan sanksi lebih tegas, kata Sarimuda, diberlakukan hingga pencabutan izin operasional. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Darmadi Djufri menyatakan,selama ini belum ada kontribusi sektor angkutan batubara terhadap pendapatan daerah maupun kesejahteraan rakyat. Menurut dia, justru banyak efek yang diakibatkannya. Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Iskandar Syamwell mengaku, berbagai masukkan didapatkan pihaknya baik dari masyarakat,Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Sumsel, Dishub kominfo,dan lainnya.

Ketua APBI Sumsel Benny Tatung mengatakan,pihaknya se-tuju dengan aturan jalan khusus batubara. Di samping itu, pihaknya berjanji akan menaati aturan atau perda itu nantinya.“Kami segera lakukan rapat terkait Raperda ini, dan kami siap kerjasama dengan pemerintah, DPRD, dan pihak terkait lainnya,”katanya.

Dua hakim anggota

2011-01-04T03:28:00.000-08:00

Dua hakim anggota yang menyidangkan kasus terdakwa Komjen Susno Duadji yakni Haswandi dan Artha Theresia dipromosikan oleh Mahkamah Agung. Artha diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan Haswandi diangkat menjadi Wakil Ketua PN Batam.

Demikian dikatakan ketua majelis hakim Charis Mardiyanto saat membacakan putusan Ketua PN Jakarta Selatan Herri Swantoro yang mengganti dua hakim anggota saat sidang Susno di PN Jaksel, Selasa (4/1/2011).

Dalam putusan itu, Haswandi dan Artha digantikan hakim Kusno dan Samsudin hingga vonis. Charis mengatakan, meski dua hakim anggotanya baru, hal itu tidak akan mengganggu jalannya sidang. "Enggak akan ganggu. Kan bisa dipelajari berita acara persidangan sebelumnya," kata Charis.

Sebelum menunda sidang lantaran Susno sakit, Charis mengingatkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi maupun ahli yang belum dihadirkan pada sidang Kamis (6/1/2011). Pada sidang Selasa pekan depan, majelis memberi kesempatan pihak Susno menghadirkan saksi yang meringankan. "Kamis kesempatan terakhir penuntut umum hadirkan saksi maupun ahli," kata Charis.

Maman hadir

Kepada majelis hakim, JPU mengatakan sudah menghadirkan lima saksi, salah satunya saksi kunci yakni Kombes Maman Abdulrahman Pasya, mantan Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar, hari ini. "Dia sedang dalam perjalanan," kata Herbagtiyorohan, koordinator JPU.

Lantaran sidang hari ini ditunda, JPU memastikan akan menghadirkan kembali Maman pada sidang berikutnya. "Pasti hadir Kamis ini," kata JPU Her Narendra.

Seperti diberitakan, Susno didakwa memerintahkan Maman memotong dana pemilu sebesar Rp 8,5 miliar dari total dana hibah Pemprov Jabar senilai Rp 27,7 miliar. Sebagian besar saksi yang telah hadir seperti bendahara satuan kerja dan kepala polres di wilayah Jabar mengaku pemotongan atas perintah Maman.

Susno juga didakwa menerima uang senilai Rp 500 juta dari Sjahril Djohan. Uang pemberian Haposan Hutagalung itu agar kasus PT Salma Arowana Lestari yang dilaporkan klien Haposan, Ho Kian Huat, segera ditangani penyidik Bareskrim Polri. Susno berkali-kali membantah tuduhan JPU itu. Susno yakin dapat membuktikan bantahannya. Demikian catatan online Beni tentang Dua hakim anggota.

Para petugas parkir

2010-12-25T03:20:00.000-08:00

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Para petugas parkir di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, tampak sibuk, sejak menjelang sore, Jumat (24/12/2010). Kesibukan mereka bukan karena umat Muslim yang akan melakukan ibadah di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, melainkan karena para umat Katolik yang berdatangan untuk melakukan ibadah Misa Malam Natal di Gereja Katedral.

Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal terletak berhadap-hadapan. Disinilah indahnya kebersamaan itu. Setiap tahunnya, lahan parkir di Masjid Istiqlal dijadikan lokasi parkir bagi jemaat yang akan beribadah Misa Natal di Gereja Katedral.

Sulaeman, petugas parkir yang sudah bertugas lebih dari 20 tahun di Masjid Istiqlal mengungkapkan, hal itu sudah terjadi sejak awal dia mengabdi.

"Saya sudah 20 tahun di sini dan sejak itu, kalau malam Natal dan hari Natal, jemaat yang mau misa sudah parkir di sini," katanya, ditemui saat bertugas mengatur parkir kendaraan jemaat Gereja Katedral.

Tarif parkir diberlakukan secara normal, Rp 2.000. "Tapi, ada juga yang memberi lebih, ya, jadi rezeki juga buat kami," ujarnya.

Menurutnya, pada perayaan Natal setiap tahunnya belasan petugas parkir Istiqlal dikerahkan.

"Biar lancar, jadi yang mau ibadah juga tidak risau memikirkan parkir dan hal lain yang mengganggu," kata Sulaeman.

Tugas ini, selain mendatangkan rezeki, diakui Sulaeman, bagian dari toleransi antarumat beragama yang dilakukan secara nyata. Para petugas parkir di Masjid Istiqlal seluruhnya Muslim.

"Tetapi, kami sudah sepakat untuk membagi tugas selama 24 jam membantu saudara-saudara kita yang mau beribadah. Semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya semua berjalan lancar dan aman," tambah Sulaeman.

Kejadian bom Natal sekian tahun lalu, kata Sulaeman, turut mengusik hatinya. Pada malam saat kejadian itu, ia mengaku tengah bertugas. Ia berharap, kejadian memilukan itu tak akan terulang lagi dan merusak keindahan yang sudah berjalan.

Petugas parkir lainnya, Ronald, juga mengungkapkan hal yang sama. Sudah dua tahun ini ia bertugas mengatur parkir kendaraan jemaat yang akan beribadah di Katedral.

"Saya merasakan, inilah bagian dari toleransi kita kepada umat agama lainnya. Paling tidak, membantu kelancaran mereka," kata Ronald.

Tak hanya Sulaeman dan Ronald. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah misa Malam Natal dan misa Natal, ratusan orang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan anggota Pramuka juga diterjunkan. Tugas mereka sederhana, hanya membantu jemaat menyeberang menuju gereja. Tapi, di balik kesederhanaan tugas itu ternyata terselip sejuta makna.

Lembaga pengawas eksterna

2010-12-01T01:01:00.000-08:00

Lembaga pengawas eksternal dalam bidang pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia) merencanakan membangun kantor perwakilan di Provinsi Maluku tahun 2011.

"Kantor perwakilan akan dibangun pada pertengahan tahun 2011 mendatang dengan dana sepenuhnya bersumber dari APBN," kata Kepala Biro Administrasi dan Sistim Informasi Laporan Ombudsman RI, Budiono Widagdo, usai tatap muka dengan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Selasa (30/11/2010).

Budiono mengatakan, pendirian kantor perwakilan Ombudsman RI di Maluku, merupakan amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Tujuanya untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum (kepolisian, kehakiman dan kejaksaan), maupun pemerintah daerah," katanya.

Menurut dia, pendirian kantor perwakilan di Maluku, untuk menjawab pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemda kepada masyarakat.

"Yang diawasi adalah mal administrasi atau tindakan melawan hukum penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan tertentu sehingga merugikan masyarakat," ujarnya.

Dia mengatakan jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Lembaga Ombudsman pada periode tahun 2009 lebih banyak mengenai pelayanan publik oleh aparat penegak hukum seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman serta Mahkama Agung (MA).

"Sedangkan tahun 2010 hingga triwulan II lebih kepada pelayanan Pemda," ujar Budiono. Dia menambahkan, sejak berdiri tahun 2000 lembaga ini dikenal dengan nama Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Saat ini perwakilan lembaga tersebut telah dibuka di beberapa daerah antara lain, perwakilan Ombudsman Bandung, Jakarta, Surabaya (Jawa Barat), Jogjakarta, Manado (Sulawesi Utara), Nusa Tenggara Timur (NTT), Medan (Sumatera Utara) dan Banjarmasin (Kalimantan Timur).

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Maluku, Semy Huwae mengatakan, Gubernur Maluku menyambut baik rencana pembangunan kantor perwakilan Lembaga Ombudsman RI di daerah ini.

"Bapak Gubernur menyambut baik pembentukan kehadiran perwakilan Lembaga Ombudsman di Maluku, karena berdampak lebih mengefektifkan pengawasan pelayanan publik, sehingga membantu dalam mewujudkan aparat pemerintah yang good governance and clean governance," kata Huwae.Demikian catatan online Beni tentang Lembaga pengawas eksterna.

Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia

2010-10-25T00:02:00.000-07:00

Sekedar informasi saja dari Beni tentang kontes SEO yang sedang berlangsung dan lagi ramai-ramainya saat ini. Kontes SEO tersebut di selenggaran oleh perusahaan mobil Toyota dengan total hadiah Rp 40.000.000, kontes tersebut menembak keyword Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia. Dan kontes SEO tersebut terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut. Bagi para blogger yang berminat untuk mengikuti kontes SEO tersebut, berikut peraturannya:

Peraturan

Peraturan SEO Toyota Award 2010:

Tanggal dimulainya SEO Contest adalah 7 Oktober 2010 (Jam 12:00 wib).
Tanggal berakhirnya SEO Contest adalah 31 Januari 2011 (Jam 12:00 wib).
Pengumuman pemenang dilakukan bulan Februari.
Tidak diperbolehkan adanya unsur pornografi, diskriminasi, atau tindakan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan SEO Game.
Target Keyword: “Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia” dan membuat link ke www!toyota!astra!co!id/
Menambahkan Logo Toyota SEO Award 2010.
SEO Contest ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai content relevansinya.
Relevansi content sangat diperhatikan disini, buatlah content berbahasa indonesia yang sesuai target kata kunci dan enak dibaca.
Hanya peserta yang teregistrasi yang dapat bersaing dan memenangkan hadiah yang disediakan panitia.
Pendaftaran tidak dipungut biaya dan terbuka untuk siapa saja tanpa batasan umur.
Setiap entry halaman peserta harus memiliki back link yang dapat dilihat terhadap www!toyota!astra!co!id/
Satu orang hanya dapat memperoleh satu hadiah. Peserta boleh mendaftar beberapa domain, dengan syarat nama, email, dan alamat harus sama. Nama berbeda tapi orangnya sama akan di diskualifikasi.
Umur domain maksimal 4 tahun.
Informasi kontak yang valid harus ada di website yang dipakai ikut SEO Award. Email lebih diutamakan
Anda diperbolehkan menggunakan domain yang telah ada, namun halaman/URL entry yang disubmit harus benar-benar baru dengan tanpa back link dan versi cache sebelumnya.
Tidak menggunakan domain dan subdomain dengan target keyword yang di lombakan (tidak menjadikan 5 frase keyword yang dilombakan sebagai domain atau subdomain).
Panitia penyelenggara Toyota SEO Award diperbolehkan mengikuti kontes, namun tidak berhak memperoleh hadiah apapun.
Peraturan dapat ditambah atau diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan feedback yang diterima dari peserta.
Target pemenangan SEO Toyota Award 2010 berupa scoring di Google!co!id dan Yahoo!co!id (lihat contoh penilaian dibawah). Selain itu juga ada penjurian kualitas artikel dan kontent. Penilaian kualitas artikel merupakan hak prerogatif juri.

Perlu di ingat:

Perlu diingat bahwa saat Anda register untuk SEO Award, Anda harus memastikan bahwa entry URL yang Anda masukkan mengacu kepada halaman sebenarnya yang Anda submit untuk kontes.
Pada saat register, apabila terdapat kotak isian yang kosong atau URL entry tidak mengacu kepada spesifikasi yang seharusnya, maka entry akan dihapus.
Selama kontes, kami akan memeriksa ulang halaman entry untuk memverifikasi usia website dan backlink. Jika suatu entry website ditemukan lebih tua dari yang diperbolehkan atau tidak memasang backlink yang seharusnya (ditunjukkan dibawah ini), entry tersebut akan didiskualifikasi dari kontes, maka dari itu pastikan entry Anda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kontes.
Pasang link berupa link toyota!astra!co!id dan Logo, bisa anda ambil di webnya toyota!astra!co!id.
Hanya teknik-teknik SEO yang etis saja yang dapat digunakan dalam kontes ini, dan para juri berhak untuk meninjau kembali teknik-teknik yang digunakan oleh para pemenang, untuk memastikannya.

Penilaian Pemenang :

Pada tanggal 31 Januari 2011 (Jam 12.00 wib), kami akan melakukan pencarian untuk “kata kunci” di Google!co!id, dan Yahoo!co!id dan menggabungkan nilai dan kemudian menentukan pemenang. Skor tersebut dihitung dengan memberikan poin ke posisi 1 – 10 pada setiap mesin pencari. Anda akan menerima 10 poin untuk peringkat 1, dan 1 poin untuk peringkat 10.

Sebagai contoh:

Situs web Anda: www!domainanda!com atau www!domainanda!com/subdomain —-> (Tidak menggunakan domain dan subdomain dengan target keyword yang di lombakan).

* Peringkat di Google: 7 = 4 poin
* Rank di Yahoo: 2 = 9 poin
* Nilai kualitas artikel = 7 poin
* Total poin untuk www!domainanda!com = 20 poin

Kriteria Penilaian Artikel bisa anda lihat di webnya toyota!astra!co!id

Jika 2 kontestan berakhir dengan Total poin sama maka peserta dengan peringkat tertinggi di Google!co!id akan mengambil posisi yang lebih tinggi.

Selain sistem nilai ini, kualitas kontent atau artikel juga diperhitungkan, dan ini merupakan hak prerogatif juri.

Juri Totota SEO Award 2010 :

Riyeke Ustadiyanto – Praktisi SEO Indonesia, blog: Seokita!com
Widyawati, General Manager – Marketing Planning & Customer Relation Department, PT TAM
Wisnu Guntoro Adi, Senior Editor Online Otomotif Portal.

Beni mengucapkan selamat berjuang bagi para blogger yang ikut kontes tersebut...

Banjir Bandang Ancam Makassar

2010-10-08T12:43:00.002-07:00

Cuaca ekstrim masih akan terus melanda Sulsel hingga awal tahun depan. Bahkan,pada puncaknya yang diperkirakan Desember hingga Januari 2011,Makassar terancam dilanda banjir besar.

“Diperkirakan,musim hujan ini masih akan panjang. Kalau mencapai puncaknya Makassar terancam banjir,” kata Kepala Bidang Pelayanan Jasa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar Sujarwo,kemarin. Sebagaimana diketahui,di beberapa wilayah Makassar masih menjadi langganan banjir setiap tahun. Ancaman bencana banjir besar ini semakin diperkuat dengan tingginya curah hujan. Menurut Sujarwo,guyuran hujan yang sebagian besar akan melanda bagian Utara Sulsel terjadi pada siang dan sore hari dengan intensitas tinggi,meski waktunya singkat. “Singkat, tapi deras,” kata Sujarwo.

Khusus awal hingga pertengahan Oktober ini,kata Sujarwo,selain hujan yang patut diwaspadai adalah angin kencang dan petir.Menurutnya, cuaca ekstrim yang terjadi sejak awal bulan lalu ini, yang secara umum terjadi di Indonesia, dipengaruhi faktor La Nina. La Nina yang berdampak hingga ke Susel ini disebabkan uap air dari Samudera Pasifik sehingga terjadi perubahan cuaca ekstrim. “Musim hujan ini datang lebih cepat dari biasanya.Waktu kemarau, juga kemarau basah itu karena pengaruh La Nina,” kata Sujarwo. Dia mengatakan, hampir seluruh wilayah Sulsel terkena dampak perubahan cuaca ekstrim ini, tetapi yang paling harus berwaspada adalah di daerah bagian Utara,termasuk Makassar.

Pada puncak hujan yang akan terjadi akhir tahun ini hingga awal tahun depan curah hujan bisa di atas 500 milimeter. Kondisi inilah yang bisa memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. “Harus tetap waspada,” kata Sujarwo. Selain Makassar, guyuran hujan secara sporadis terjadi, seperti di Kabupaten Gowa, Bulukumba, Sinjai,Bone,Soppeng,Palopo, Luwu, dan Tana Toraja. Bahkan, di beberapa daerah, kondisi angin yang berembus cukup kencang Seperti nelayan di tiga kabupaten, yakni Selayar,Bulukumba, Bantaeng dalam sepekan terakhir enggan melaut akibat cuaca yang kurang bersahabat di perairan sekitar daerah itu.

Pemandangan kapal-kapal yang ditambatkan di dermaga terlihat di beberapa pelabuhan rakyat dan dermaga di pesisir pantai akibat cuaca buruk yang tidak menentu.“ Cuaca sekarang tidak menentu. Terkadang tiba-tiba hujan meski langit terlihat cerah, dan kadangkala juga angin kencang tiba-tiba berhembus, makanya kami tidak berani melaut,” kata Ketua Serikat Nelayan Bulukumba (SNB) Oni,kemarin. Tak hanya angin, hujan juga mengguyur tiga wilayah itu.Di Bulukumba, ruas jalan tergenang serta terganggunya proses belajar mengajar siswa di SMA 1 Gangking,Kecamatan Gantarang.

Sinjai-Bone

Hingga kemarin, hujan masih mengguyur dua kabupaten bertetangga, Sinjai dan Bone.Hujan disertai petir bahkan sudah mengakibatkan banjir dan luapan sungai yang menelan dua korban jiwa dan satu korban masih belum ditemukan. Informasi yang diperoleh Badan Komunikasi dan Informatika (Bakominfo) Sinjai dari Badan Metereologi dan Geofisika, ketinggian gelombang di sekitar Sinjai mencapai 0,5-1,6 meter. “Anomali cuaca di mana naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan hujan masih terus terjadi di Indonesia,” ungkap Kabid Postel Bakominfo Sinjai Lukman, kemarin. Di Kabupaten Bone, sebagian wilayah sejak pagi hingga siang kemarin masih diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Hujan masih terjadi di beberapa daerah rawan banjir, seperti Kecamatan Dua Boccoe, Ajangale dan Tellu Limpoe. Sejak lima bulan terakhir,banjir masih terjadi di daerah itu akibat luapan Sungai Walanae yang berbatasan dengan Kabupaten Wajo. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini membuat pemerintah melakukan antisipasi. Kasubag Humas Pemkot Palopo Siti Hatidja mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewaspadai terjadinya bencana. “Terlebih lagi Kota Palopo yang sangat rawan terjadi bencana banjir,”ujar Hatidja,kemarin. Pantauan SINDO, cuaca ekstrim mulai terjadi sekitar akhir September lalu.

Bahkan pada awal Oktober lalu, insiden angin kencang mengakibatkan puluhan rumah di Palopo rusak.Belum lagi bencana banjir yang melanda Kabupaten Luwu dan Luwu Utara pekan lalu. Terkait angin dan gelombang di perairan sekitar Luwu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Palopo menilai masih dalam batas normal. DKP belum mengeluarkan larangan berlayar baik bagi nelayan maupun pada kapalkapal barang dan penumpang yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Ringgit. Kepala DKP Palopo Ilyas Mallewa mengatakan, pihaknya masih terus memantau perkembangan cuaca di Kota Palopo yang menurutnya saat ini masih dalam kondisi aman. Sementara di Luwu Timur, dilaporkan, intensitas hujan dalam skala tinggi terjadi dalam sepekan terakhir. Hujan terjadi umumnya di malam hari disertai angin kencang dan petir.

AS Sampaikan Keprihatinan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton menyampaikan keprihatinan terhadap banjir Wasior yang menewaskan 91 orang.”Atas nama rakyat Amerika Serikat, kami menyampaikan simpati mendalam terhadap kerusakan dan jatuhnya korban jiwa akibat banjir dan longsor di Indonesia bagian timur, terutama di Provinsi Papua Barat,” kata Hillary dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri di Washington, Rabu. Banjir bandang pada Senin pagi (4/10) terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kota Wasior,Kabupaten Teluk Wondama, sejak Minggu sebelumnya.

Banyaknya korban meninggal karena tenggelam dan terseret arus yang juga membawa kayu gelondongan serta bebatuan dari telaga di atas gunung. Pemerintah telah memutuskan memberlakukan masa tanggap darurat selama 14 hari guna memusatkan berbagai upaya bagi penyelamatan nyawa para korban banjir. Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menjelaskan bahwa Dandim Manokwari Letkol E Sitourus ditunjuk sebagai Accident Commander dalam tahap penyelamatan untuk mencari korban jiwa dan pembersihan lingkungan fisik Kota Waisor. Tugas tersebut memprioritaskan prioritas pembersihan bandar udara, puskesmas, dan sekolah, serta perawatan para korban yang luka berat, sedang, dan ringan.

“Dengan kondisi ini pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mulai melakukan langkah pemulihan darurat, relokasi penduduk, ke beberapa titik wilayah yang dianggap aman dan identifikasi untuk rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Velix kepada SINDO tadi malam. Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengungkapkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu kemarin telah mengirimkan bantuan. “Bantuan sebanyak 31 ton berupa bahan makanan,pakaian, dan selimut.Bantuan Presiden ini dibawa oleh dua pesawat Hercules yang mendarat di Manokwari,” ujar Putra Papua ini.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan tiga tenda peleton, 80 tenda keluarga, 200 lembar tenda gulung, 60 tempat tidur darurat, 500 paket pakaian, 150 paket perlengkapan bayi dan anak, 100 lembar tikar, 2.250 paket makanan siap saji, dan 2.500 kg obat-obatan dari Kementerian Kesehatan ke berbagai lokasi penanggulangan bencana. Banjir bandang melumpuhkan Wasior secara total sehingga pencarian dan bantuan bagi para korban dilakukan melalui jalur laut.Akses terhadap wilayah tersebut melalui jalur transportasi darat dan udara terputus, demikian pula dengan saluran komunikasi dan pasokan listrik ke lokasi bencana.

Selain korban meninggal, Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Papua Barat La Abidin mengungkapkan, hingga kemarin terdapat 82 orang yang dirujuk ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. PMI sendiri saat ini fokus memberikan pelayanan kesehatan,evakuasi korban tertimbun longsor,serta melakukan pendataan di tempat pengungsian. “Saat ini kebutuhan mendesak di lokasi bencana adalah sarung tangan tebal, kantong jenazah, dan masker untuk mengangkat jenazah dari timbunan longsor yang mulai rusak kondisi tubuhnya,” kata La Abidin.

Dia menambahkan,saat ini juga dibutuhkan segera air minum,selimut, sepatu bot, gergaji mesin, serta kendaraan roda dua dan empat untuk mengangkut logistik. Dugaan sementara, banjir bandang terjadi akibat illegal loggingdan turunnya daya dukung lingkungan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, perambahan hutan untuk perkantoran dan perumahan pemerintah daerah menyebabkan daya dukung lingkungan Cagar Alam Wondoboi di Wasior merosot dan menyebabkan banjir bandang. Apalagi Wasior itu tepat berada di bawah kawasan Cagar Alam Wondoboi yang memiliki dua danau. Sementara itu, perluasan kantor dan perumahan pemerintah daerah berada persis di bawah cagar alam itu.

Selain dua danau, di wilayah itu juga ada dua sungai yang meluap ke Teluk Wondama, yaitu Sungai Wasior dan Sungai Dusner. Hadi mengakui bahwa di kawasan itu terdapat dua hak pengusahaan hutan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yakni PT Wapoga Mutiara Timber seluas 178.000 hektare dan PT Dharma Mukti Persada yang sudah tidak aktif.

PTUN Perintahkan Tunda Pilkada Torut

2010-10-08T12:43:00.001-07:00

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar mengabulkan permohonan yang diajukan Agustinus La’lang dan Benyamin Patondok, kemarin.

Ketua Majelis Hakim Hariyanto S Wibowo dalam putusan selanya menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara (Torut) untuk menunda pelaksanaan sejumlah tahapan pilkada. Agustinus La’lang dan Benyamin Patondok merupakan bakal calon Pilkada Torut yang tak lolos sebagai kontestan di daerah pecahanTanaToraja (Tator) tersebut. Penundaan tahapan pilkada yang dimaksud yakni penyampaian dan pengumuman hasil penelitian ulang berkas bakal pasangan calon, dan penyampaian berita acara rapat pleno KPU Torut.

Selain itu juga penetapan pasangan calon, dan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah. Penundaan ini sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkecuali ada penetapan lain di kemudian hari. Pertimbangan PTUN dalam mengabulkan permohonan tersebut karena tidak terdapat adanya kepentingan umum. Sebab tergugat (KPU Torut) belum telanjur melakukan persiapan akomodasi pilkada secara total, sehingga penggunaan anggaran pilkada belum terserap seluruhnya. Majelis hakim menilai, apabila KPU Torut menunda pelaksanaan tahapan pilkada, saat ini adalah waktu yang paling tepat.

Sebab secara logika,justru kepentingan umum yang akan diselamatkan yakni terhindar dari kerugian finansial keuangan negara yang telanjur dikeluarkan.Selain itu juga aspek sosial kemasyarakatan lainnya yang telanjur energinya bergerak atau digerakkan. Kepentingan umum, menurut majelis hakim, haruslah diartikan secara filosofis.Yaitu segi kemanfaatan pelaksanaan pilkada bagi masyarakat Torut ke depan dengan mengedepankan nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum positif yang menjadi komitmen. “Selain itu citra konstitusi negara yang artinya kepentingan umum menghendaki pelaksanaan umum berjalan lancar, aman, terkendali, serta efesien,”kata Hariyanto.

Kuasa Hukum pemohon,Andi Mahyanto Masda mengatakan,instruksi PTUN Makassar yang tertuang dalam nomor 51/G.TUN/ 2010/PTUN.MKS wajib dilakukan oleh penyelenggara pilkada.“Jika tidak dilakukan, maka pilkada Torut cacat hukum,” papar Mahyanto dalam jumpa persnya di Rumah Makan Miramar,kemarin. Ketua DPD Himpunan Advokat/ Pengacara Indonesia (HAPI) Sulsel ini menambahkan, tahapan pilkada bisa dilaksanakan kembali apabila menganulir tiga keputusan yang sudah ditetapkan yakni verifikasi berkas,penetapan calon, dan pengundian nomor urut.

“Tahapan bisa kembali berlanjut apabila Pak Agustinus diloloskan menjadi calon dan prosesnya kembali ke awal yakni verifikasi ulang berkas hingga pengundian nomor urut,”paparnya. Jika tak ada aral, sidang lanjutan akan kembali digelar Senin (11/10) pekan depan. Sidang mengagendakan pokok perkara terkait permohonan Agustinus La’lang dan Benyamin Patondok. Namun,Mahyanto enggan menyebutkan pokok-pokok perkara yang akan dibuktikan pada persidangan. Diketahui, Agustinus La’lang – Benyamin Patondok tak lolos sebagai kontestan karena tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak 15% perolehan suara partai politik (parpol) Pemilu 2009 lalu. KPU Torut menemukan dukungan ganda dari parpol pengusung PKPI dan Barnas.Pasangan tersebut hanya resmi diusung oleh Hanura yang memiliki satu kursi di DPRD Torut.

KPU: Tahapan Tetap Berjalan

Ketua KPU Toraja Utara Johanis Banga Rombe yang dikonfirmasi kemarin sore mengaku belum menerima salinan putusan PTUN Makassar. Meski demikian, Rombe menegaskan bahwa sesuai undang-undang, tidak ada orang yang bisa menghalangi tahapan pilkada yang sudah ditetapkan. Menurut Rombe, jika ada pihak yang mencoba menghalangi tahapan pilkada, bisa dikategorikan melanggar undang-undang.“ Tahapan pilkada tidak ada yang boleh menghalangi, itu sudah perintah undang-undang. Kalau ada gugatan, silahkan.

Tetapi tahapan tidak bisa dihentikan begitu saja,”tegas Rombe. Rombe juga mengaku heran dengan keluarnya putusan PTUN itu.Karena menurut dia,baru satu kali pihaknya dipanggil sidang dan barang bukti yang akan dipakai untuk menyanggah gugatan baru dikirimkan malam tadi. “Saya baru pulang dari Makassar tadi pagi, tidak ada penyampaian bahwa hari ini akan keluar putusan. Ini agak aneh menurut saya,”tandasnya.

Sopir Keluhkan Sepinya Penumpang di Karyajaya

2010-10-07T07:59:00.001-07:00

Puluhan sopir angkutan kota dalam provinsi (ADKP) resmi di Terminal Karya Jaya, Kecamatan Kertapati,Palembang, mengeluhkan minimnya penumpang yang masuk terminal.

Hal ini disebabkan ketidakmampuan aparat menertibkan travel pelat hitam di terminal bayangan. Seperti yang disampaikan perwakilan salah satu sopir AKDP jurusan Palembang-Kayu Agung Jakfar. Menurut dia, saat ini penumpang bus AKDP per harinya sangat minim.“Setiap harinya kalau berangkat dari terminal paling banyak membawa lima penumpang dari kapasitas kursi 22 orang, bahkan kadang-kadang membawa barang saja,“ ujarnya di Terminal Karya Jaya kemarin.

Akibatnya, banyak bus AKDP yang enggan masuk terminal dan sekarang terminal sudah makin sepi. Kalaupun ada razia sekadar melintas, termasuk bus angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang sebagian loketnya tidak di terminal. Mengenai penyebabnya, sambung Jakfar, banyaknya travel pelat hitam dan bus AKDP yang mangkal di terminal bayangan.“Mereka masuk dari jalan SP Padang dan sebagian mangkal di bawah Jembatan Ampera,”ujarnya.

Dia berharap bus atau travel ditertibkan, khususnya kendaraan pelat hitam,yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penumpang di Karya Jaya.“Kalau terus begini, bagaimana nasib kami Pak? (Kami) yang sudah mempunyai izin trayek dan KIR,”katanya. Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Karya Jaya Fauzi Azali melalui Kasubag TU Rusmaruddin mengakui adanya penurunan penumpang di Terminal Karya Jaya.

“Penurunan penumpang terjadi pada bus AKDP, sedangkan bus AKDP cenderung stabil,” ujarnya kepada SI Kemarin. Bila melihat data terakhir pada Oktober,bus AKDP yang masuk sekitar 130 bus dengan 2.730 seat, tingkat keterisian hanya sekitar 25%. “Sementara AKAP, dari 26 bus AKAP dengan jumlah kursi 914 seat, tingkat keterisian mencapai 72%,”urainya.

Disinggung mengenai penyebabnya, dia mengakui berkurangnya kendaraan yang masuk terminal, seperti bus AKAP banyak yang menurunkan dan menaikkan penumpang di Km 32 Indralaya dan ada yang melalui jalur SP Padang. Namun, dia meyakini, jika koridor Transmusi telah beroperasi di Terminal Karya Jaya, jumlah penumpang yang naik dan turun di Terminal Karya Jaya dapat meningkat kembali,khususnya untuk AKDP.

Waspadai Puncak Penghujan

2010-10-07T07:58:00.000-07:00

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) SMB II mengimbau masyarakat Sumsel dan pengguna transportasi air mewaspadai banjir dan gelombang tinggi pada puncak musim penghujan November-Desember mendatang.

Selain memprediksi adanya peningkatan curah hujan, BMKG juga memperkirakan hujan disertai angin kencang.Kondisi ini tentunya membahayakan, terlebih bagi kapal penyeberangan dari maupun menuju Palembang. Sebab bukan tidak mungkin kondisi gelombang akan mencapai ketinggian dua hingga empat meter. “Memasuki awal musim penghujan ini yang harus diwaspadai hadirnya angin puting beliung.

Sementara pada puncak musim penghujan mendatang harus diantisipasi banjir dan tingginya gelombang. Untuk itu,kita akan terus memantau kondisi cuaca agar segala sesuatunya bisa cepat diatasi,”ujar Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan Informasi BMKG SMB II Agus Santosa kepada SINDO kemarin. Menurut Agus, tingginya curah hujan pada puncak musim yakni November-Desember dan Maret- April berdampak pada meningkatnya intensitas air,baik itu di sungai maupun di laut.

Tentunya luapan akan terjadi sehingga berdampak pada banjir. Untuk itu perlu diantisipasi sejak saat ini sepeti dengan membersihkan saluran dan sungai. “Puncak musim penghujan berdasarkan prediksi ada dua kali, yakni pada November-Desember dan Maret-April. Bulan tersebut harus diwaspadai,”katanya. Selain akan berdampak banjir, puncak musim penghujan biasanya berpengaruh terhadap tingginya gelombang di Selat Bangka.

Saat ini tinggi gelombang di kawasan yang terkenal rawan itu mencapai 0,7 - 2 meter.Akan tetapi, jika pada puncak musim penghujan gelombang bisa mencapai diatas 2 meter hingga 4 meter. Dengan kondisi yang ada,diharapkan kepada nahkoda kapal dan pihak administrasi pelabuhan (Adpel) untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika perlu,kapal harus menunggu hingga gelombang reda baru berangkat.“Informasi sekecil apapun akan kita berikan kepada pihak pelabuhan dan Adpel.

Dengan begitu mereka akan mengatur jalur pelayaran sehingga aman,”kata dia. Agus menambahkan, biasanya pada puncak musim penghujan,cuaca sangat ekstrim yakni hujan disertai angin kencang. Kondisi inilah yang akan membuat gelombang tinggi hingga dapat menjungkalkan kapal. Diharapkan pada kondisi tersebut nahkoda mengetahui kapan harus mencari tempat yang aman biasanya di perairan Sungsang. “Gelombang ini ada saatnya tinggi dan ada juga saatnya tenang.

Pada saat tenang itulah akan dimanfaatkan nahkoda untuk berlayar. Jika tinggi mereka akan merapat di perairan Sungsang. Akan tetapi kita harapkan para nahkoda untuk tidak mengambil resiko melanjutkan pelayaran sehingga menyebabkan hal yang fatal,”jelas dia. Sementara itu Kepala Pelabuhan 35 Ilir A Ansori menambahkan, biasanya jika kondisi cuaca buruk pihak Adpel akan mengeluarkan maklumat.

Dengan kondisi tersebut semua kapal dilarang untuk berlayar.Akan tetapi, dengan kondisi seperti sekarang ini pelayaran kapal masih tergolong aman dengan ketinggian gelombang 0,5-1,5 meter. “Tujuh kapal yang ada saat ini masih tetap beroperasi. Dengan ketinggian gelombang 0,5-1,5 meter penyeberangan masih aman, terkecuali bagi kapal kecil.Hanya dengan gelombang 1 meter kapal kecil akan oleng dan berbahaya,” tukasnya.

Obama Dicela Pelatih Anjing

2010-10-06T08:25:00.000-07:00

Seorang pelatih anjing yang dikenal sebagai "Dog Whisperer" di Amerika Serikat (AS) mencela Presiden Barack Obama atas kegagalannya dalam melatih anjing keluarga bernama Bo.

Si pelatih anjing, Cesar Millan, mengatakan, Presiden AS tersebut harus mengendalikan anjing air Portugis itu dan bukan "dikendalikan" (ditarik) oleh si anjing saat jalan-jalan di sekitar lingkungannya. Millan mengomentari rekaman Obama saat berjalan dengan Bo pada hari-hari pertamanya di Gedung Putih. Millan mengatakan kepada CBS, seperti dikutip Telegraph, Selasa (5/10/2010), "Itu bukan hari dengan adegan yang baik. Anjing itu selalu di depan Presiden AS tersebut."

Millan, yang mengatakan bahwa pemilik yang 'dikendalikan' oleh anjing mereka adalah suatu hal yang membuatnya kesal, juga memberikan beberapa kritik bagi pendahulu Obama, George W Bush, dan piaraannya yang tidak kooperatif, Terrier Barney. "Dia berjalan, anjing di depan. Barney? Kadang-kadang anjing itu tidak mau masuk helikopter," katanya.

Tahun lalu, Michelle Obama mengatakan bahwa Bo merupakan hadiah untuk anak-anak mereka ketika Obama terpilih sebagai Presiden.

Relokasi Warga Rawan Longsor Kurang Dana

2010-10-05T06:18:00.000-07:00

Dari 1.000 keluarga yang tinggal di daerah rawan longsor di Bantul, baru 87 KK yang bisa direlokasi. Terbatasnya dana bantuan membuat program relokasi tidak maksimal. Pemerintah Kabupaten Bantul tengah mengusahakan bantuan dana dari negara-negara Eropa.

"Dana relokasi untuk 87 KK berasal dari bantuan Java Reconstruction Fund atau JRF. Sisanya belum ada lembaga donor yang mau membantu, sementara anggaran daerah sangat terbatas sehingga tidak mungkin untuk menutup sisanya," kata Sekretaris Daerah Bantul, Gendut Sudarto, Selasa (5/10/2010).

Menurutnya, JRF mengucurkan bantuan senilai Rp 20 juta untuk membangun rumah di lokasi baru. Lokasi yang disediakan berada di Sultan Ground. "Kalau hanya mengandalkan dana mungkin tidak cukup, masyarakat harus bisa memanfaatkan bahan bangunan bekas rumah mereka untuk menekan biaya," katanya.

Korban Tewas Menjadi 56 Orang

2010-10-05T06:17:00.002-07:00

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku telah menerima laporan bahwa korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Wasior, ibu kota Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mencapai 56 orang.

"Data tersebut merupakan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahkan korban luka-luka disebutkan sebanyak 62 orang," katanya di Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Walau demikian, dia belum mendapatkan data terbaru mengenai jumlah warga yang mengungsi.

"Belum ada laporan mengenai berapa jumlah warga yang mengungsi karena berdasarkan informasi yang saya terima dari BNPB dan pemerintah provinsi, banjir sudah mulai surut," katanya.

Menurut dia, banjir bandang telah mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur di antaranya jembatan, sekolah dan beberapa rumah warga.

"Mewakili pemerintah pusat sebagai Menko Kesra dan secara pribadi, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para korban banjir," katanya.

Sementara itu, hujan deras telah mengguyur wilayah itu sejak Minggu hingga Senin.

Korban diperkirakan tewas akibat tenggelam dan terseret arus banjir yang juga membawa kayu gelondongan dan bebatuan dari telaga di atas gunung.

Berdasarkan informasi sebelumnya, ratusan warga sempat mengungsi di Kantor Bupati Teluk Wondama yang berada di Kota Wasior.

"Pemerintah pusat sudah menugaskan BNPB untuk segera melakukan tanggap darurat terkait banjir bandang tersebut," katanya.

HUT TNI di Bali Pecahkan Rekor MURI

2010-10-05T06:17:00.001-07:00

Perayaan HUT ke-65 TNI di Bali tampak lebih spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan tahun ini ditandai dengan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai pembentang bendera terbesar di Indonesia. Bendera berukuran 120 x 80 meter tersebut terbentang di seluruh sudut lapangan Puputan Badung, Denpasar.

Bendera yang hampir menutupi seluruh sisi lapangan Puputan ini dibentangkan oleh puluhan prajurit TNI bersama sejumlah elemen masyarakat di Bali. Pembentangan bendera di Bali ini memecahkan rekor sebelumnya di Bengkulu yang hanya berukuran 90 x 60 meter.

“Rekor sebelumnya di Bengkulu bulan Juni lalu,” ujar Senior Manager Muri, Paulus Pangka, Selasa (5/10/2010). Atas pemecahan rekor ini, Kodam IX/Udayana tercatat sebagai pemegang rekor Muri ke-4498.

“Pembentangan bendera ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan untuk menegakkan kedaulatan negara,” jelas Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Rahmat Budianto.

Selain pemecahan rekor Muri, kemeriahan perayaan HUT TNI ke-65 di Lapangan Puputan, Badung juga diwarnai dengan atraksi tarian kolosal oleh ratusan penari dari kalangan mahasiswa dan seniman di Bali. Tarian tersebut menggambarkan sejarah kerajaan hingga berdirinya Negara Indonesia.

Pengawasan Pemkot Lemah

2010-09-30T05:08:00.000-07:00

Masih menjamurnya pergudangan dalam kota dipengaruhi lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkot Makassar. Utamanya penegakan sanksi atas pelanggaran Surat Keputusan (SK) Wali Kota 93/ 2005 tentang Penataan dan Penertiban Gudang dalam Kota yang efektif berlaku Januari 2007.

Karena itu, instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diharapkan memaksimalkan pengawasan. Salah satunya tidak menerbitkan perpanjangan izin gudang dalam kota. Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Kartini E Galung mengatakan, meski izin pergudangan yang dimiliki pengusaha berlaku hingga beberapa tahun ke depan,relokasi ke KIMA harus tetap dilakukan paling lambat 31 Desember 2010.SK Wali Kota Makassar diperuntukkan bagi semua pemilik gudang dan tidak boleh ada tebang pilih dalam penerapannya.

“Menjamurnya gudang dalam kota dipengaruhi lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkot,utamanya terhadap penegakan sanksi. SK wali kota harus diberlakukan tegas dan tidak ada alasan mempertahankan gudang dalam kota,” ungkapnya di ruang kerja dia kemarin. Disperindag akan dimintai data jumlah gudang dalam kota yang masih beroperasi,termasuk izinnya.

Tujuannya, diketahui lokasi mana saja masih terdapat gudang, sekaligus memastikan apakah itu benar gudang atau tempat penyimpanan sesuai yang ada di SK tersebut. Ketua Komisi A Yusuf Gunco menyatakan, langkah Dewan mengingatkan pengusaha merelokasi gudangnya hingga 31 Desember 2010 mendapat respons Wali Kota. Bahkan,Wali Kota akan menyiapkan sanksi tegas terhadap siapa pun pengusaha yang kedapatan masih mengoperasikan gudangnya di daerah yang dilarang.

Bagi Hasil Perkebunan Harga Mati

2010-09-20T08:40:00.000-07:00

Anggota Komisi C DPRD Sumut Hidayatullah mengatakan, Undang Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus direvisi. Sebab, dari sisi perimbangan daerah, bagi hasil yang diperoleh dari sektor perkebunan merugikan Sumut.

Klasifikasi perkebunan yang tidak masuk dalam sektor Sumberdaya Alam (SDA) membuat Sumut tidak memperoleh retribusi daerah. “Seharusnya, meski masuk dalam kategori Sumberdaya Alam Buatan Manusia, alokasi dana khusus bisa diterima Sumut. Dalam hal ini kami minta perimbangan, apalagi Sumut menjadi penyumbang devisa yang besar dari sektor perkebunan,” ungkapnya, saat dihubungi SINDO kemarin. Dia menyatakan, Sumut yang masuk dalam 18 daerah yang wilayahnya sebagai lokasi areal perkebunan berskala besar harus diperlakukan adil dan memperoleh alokasi dana khusus yang lebih transparan,sehingga dampaknya bisa dirasakan bagi daerah.

Ke-18 pemerintah daerah tersebut berkeinginan merumuskan dana bagi hasil perkebunan yang adil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Komisi C sudah sampaikan aspirasi ke pusat. Gubernur dan DPRD provinsi yang ada di 17 daerah lain tersebut harus terus menyuarakan agar dana itu bisa kembali ke daerah secara khusus. “Kalau untuk angka, saya kira negosiasi bisa ditempuh,” papar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Sumut Arifin Nainggolan. Menurut dia, Sumut memerlukan dana yang besar untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Untuk itu, pembagian hasil dari sektor perkebunan akan sangat membantu perbaikan infrastruktur yang ada beserta SDA lainnya.

“Jadi, tidak hanya dari pertambangan dan perkebunan milik negara yang bertanggungjawab untuk memperbaiki infrastruktur di daerah, perusahaan swasta juga harus turut ambil bagian. Untuk itu, pembagian hasil perkebunan yang lebih sesuai bagi daerah menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan anggaran di daerah,” pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara (Sumut) Elfenda Ananda menegaskan, Sumut punya hak terhadap dana bagi hasil. Namun, dalam realisasinya ada yang disebut politik anggaran. Saat ini, dia menilai pemerintah pusat memang belum berpihak ke Sumut.

“Itu bisa dilihat bagimana pemerintah pusat belum juga mengakomodir bagi hasil perkebunan. Nah mungkin kalau digedor-gedor seperti daerah lain yang agak ‘nakal’ seperti Riau atau Aceh, bisa dikasih. Atau seperti pemerintah Jakarta yang hanya menunggu,” ujarnya. Selama ini memang ada yang timpang terjadi di Indonesia. Karena, uang atau anggaran selalu bertumpuk di Jakarta. “Padahal, daerah punya hak. Ini tidak benar, masak daerah dapat bagian hanya karena belas kasih, dana itu harga mati untuk Sumut, kita harus desak terus,” timpalnya.

Di Sumut juga lanjut, Elfenda, bisa melakukan yang sama, dengan membuat pernyataan sikap bersama pemerintah. Dia menilai terkadang cara yang seperti ini ampuh, mengingat ini soal bagi-bagi anggaran. “Kalau hanya dengan manjemen lobi, ini enggak akan jalan. Ini soal bagibagi kue, mana ada yang mau memberikan dengan sukarela, ya harus direbut,” tegasnya. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) harus menekankan soal prinsip keadilan dalam anggaran yang harus dijalankan. Itu tertuang pada UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. “Daerah yang kontribusinya besar ya mbok dibagi dengan proporsional. Jangan daerah menanggung biaya membengkak karena perkebunan untuk insfraktruktur arus barang,namun tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan hak kita,” bebernya.

Selama ini perjuangan Pemprovsu termasuk anggota Dewan di pusat sudah ada,namun belum konkret. “Belum cukup hanya cakap dan lobi, kira butuh pressure. Termasuk misalnya dukungan masyarakat dan bersama dengan masyarakat menekan pusat. Namun, selama ini seolah-olah persoalan anggaran adalah persoalan elite dan dianggap hanya milik pemerintah,” ungkapnya. Ini tidak boleh terjadi,karena selama ini kalau soal cari anggaran masyarakat diajak, namun begitu anggaran turun, masyarakat tidak diikutsertakan. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen Parulian Simanjuntak mengatakan, revisi UU No 33/2004 memang harus diwujudkan, agar Sumut mendapatkan apa yang menjadi hak.

“Persoalannya selama ini, ada ketidaksinkronan dari isi UU No 33/2004 itu tentang apa yang dihasilkan oleh perkebunan. Jadi, kita beranggapan apa yang kita tanam itu menjadi hak kita, nah dalam UU itu tidak. Makanya, perlu direvisi agar kita tidak terus dirugikan,” ujarnya. Untuk merevisi UU tersebut harus menempuh politik dan negosiasi. “Sebab kalau direvisi, maka anggaran untuk daerah kita bertambah, namun pemerintah pusat pasti berkurang. Ini yang perlu bermain, harus ada sebuah langkah lobi tingkat tinggi untuk revisi itu. Jika tidak, maka ke depan kita akan menjadi daerah yang kerjanya hanya minta-minta saja, tanpa ada payung hukum yang jelas. Padahal, jelas itu hak kita, namun tidak tertera dalam UU,” tuturnya.

Menurut Parulian, orang Sumut di pusat harus bersatu untuk revisi subpasal atau ayat di UU tersebut. “Kita tidak bisa terus meminta dengan lobi, tapi kita harus permanenkan, harus di-fix-kan dulu defenisi dalam ayat UU itu agar di tahun-tahun berikutnya kita sudah mendapatkan apa yang menjadi hak kita, tanpa ragu,” urainya. Dia melihat perlakuan berbeda pemerintah pusat ke Papua dan Aceh yang mendapat dana bantuan pusat sebesar Rp4,1 triliun dan Papua sekitar Rp6 triliun, bukan hal yang aneh.“Sebab dalam sejarahnya,mereka ini memang ada istilah otonomi khusus.

Jika, semua daerah meminta hal yang sama, maka pemerintah pusat juga kewalahan. Hanya, kita bisa fokus dengan apa yang menjadi hak yang selama ini belum terealisasi. Kita butuh dana bagi hasil ini,untuk insfratruktur juga peningkatan ekonomi, kalau tidak, kita akan tertinggal dari daerah lain,” pungkasnya.