Tambahan Anggaran Rp 141 Miliar

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone mempertanyakan tambahan anggaran Rp 141 miliar di RAPBD 2012. Fraksi-fraksi mencurigai tambahan anggaran tersebut karena sebelumnya tidak pernah dikonsultasikan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.Anggaran tersebut tibatiba saja muncul saat eksekutif menyerahkan rancangan APBD ke DPRD. Ketua Fraksi Persatuan Keadilan Hati Nurani Rakyat (PKHNR) Achmad Sugianto mengatakan, anggaran itu patut dicurigai karena muncul tiba-tiba.

“Ini tiba-tiba saja diajukan untuk dibahas di RAPBD sehingga kami pertanyakan alokasinya untuk apa,” ujar dia saat berlangsung rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksifraksi terhadap RAPBD 2012, Rabu (21/12) malam. Anggota Fraksi PKHNR Andi Mappamadeng Dewang malah mencurigai anggaran itu akan dipakai untuk kegiatan politik.

Bone diketahui akan menggelar pilkada pada Januari 2013. Jika pemerintah ingin memanfaatkan dana APBD untuk kegiatan politik, momentum yang tepat adalah mengalokasikannya di APBD 2012. “Kami patut mempertanyakan itu, sebab jangan sampai justru akan dipakai untuk kegiatan politik,”katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan Alfian TAnugrah mengatakan, tambahan anggaran itu juga secara teknis menyimpang dari aturan. Dia mencontohkan Program Prisma dengan anggaran Rp 5 miliar.“ Ini program baru yang diajukan Pemkab yang akan dialokasikan untuk 27 kecamatan. Kami akan tolak dalam pendapat akhir fraksi nanti,” katanya.

Hanya dua fraksi yang menyatakan menerima RAPBD tersebut untuk dibahas, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Sebagai tindak lanjut atas penolakan fraksi tersebut, tim anggaran eksekutif melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Bone Ambo Dalle,kemarin. Tim eksekutif diwakili Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Irwansyah dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Andi Surya Darma.

Dalam pertemuan itu, tim anggaran pemerintah menjelaskan bahwa dana Rp141 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah SKPD, antara lain Dinas Pendidikan yang memperoleh Rp78 miliar, Kantor Kesbangpol Rp2 miliar,Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Rp2,3 miliar untuk persiapan pengadaan e- KTP.

Kepala Bappeda Irwansyah yang dikonfirmasi terkait munculnya dana siluman tersebut, enggan menjawab secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa Bupati Bone A Idris Galigo sudah menyampaikan jawaban pada rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi yang dilakukan kemarin.

Pada jawaban yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Bone Achmad Amien, Bupati Bone mengatakan, menghargai sikap kritis fraksi-fraksi yang menolak anggaran tambahan Rp141 miliar tersebut. Rencananya, DPRD akan melanjutkan pembahasan RAPBD 2012 ini di tingkat komisi.