Pejabat Impor Bebani APBD

Kebijakan Wali Kota Binjai M Idaham yang mendatangkan sejumlah pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari luar mendapat sorotan dari anggota DPRD setempat. Pasalnya, kebijakan itu dianggap semakin menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pejabat impor juga bisa menutup karier pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut. “APBD 2010 Kota Binjai sekitar Rp427 miliar itu sudah termasuk gaji dan biaya tunjangan jabatan PNS di Binjai. Kalau ada pejabat impor yang ditempatkan di Binjai, sudah pasti akan membebani APBD,” ungkap anggota Komisi A DPRD Binjai Suharjo Mulyono kepada SINDOkemarin. Jumat lalu (17/9), Idaham melantik dua pemimpin SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Dua pejabat itu didatangkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dan Pemko Medan.

Keduanya, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Amir Hamzah dan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djoelham drg Susyanto. Amir Hamzah merupakan mantan staf M Idaham saat menjabat Kepala BKD Pemkab Langkat. Adapun drg Susyanto merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas RSU dr Pirngadi Medan. Idaham mengungkapkan bahwa pengangkatan kedua pejabat impor itu didasarkan atas kemampuan yang mereka miliki, bukan karena faktor kedekatan. Hal itu juga diputuskan berdasarkan pertimbangan yang baik dan melalui pengkajian mendalam dengan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai Iqbal Pulungan.

Dari sisi ketepatan, Suharjo Mulyono tidak meragukan kemampuan keduanya. Setahu dia, drg Susyanto merupakan salah seorang dokter yang berkinerja baik. Dia juga tidak terlalu mempersoalkan penunjukan kedua pejabat luar itu.Sebab, dia yakin pengangkatan tersebut sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang kuat terlebih dahulu. Namun,dia mengingatkan bahwa pejabat impor bisa menambah anggaran.Karena itu,dia berharap pengangkatan pemimpin SKPD ke depan tidak perlu impor. “Jangan sampai pejabat impor yang dipakai untuk ditempatkan sebagai pemimpin SKPD di Binjai karena itu menjadi image buruk bagi masyarakat. Jadi, kami berharap walaupun ada pejabat luar yang diangkat, tetap harus lebih banyak pejabat Binjai yang dipakai.

Bagaimanapun, masih banyak juga pejabat Binjai yang memiliki kemampuan,” papar politikus dari PKS ini. Dari informasi yang dia dapat, sekitar 50% pejabat eselon II setingkat pemimpin SKPD bakal dirombak. Namun,perombakan itu tidak akan dilakukan serentak. ”Kalau serentak akan jadi pemicu.Jadi, sengaja bergilir agar membuat shock therapy bagi pejabat lain supaya bekerja optimal,”tandasnya. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Binjai lainnya Surya Wahyu Danil menganggap bahwa penunjukan pemimpin SKPD merupakan hak prerogatifnya Wali Kota. Karena itu, dia enggan berkomentar mengenai kebijakan Wali Kota mendatangkan pejabat impor itu.